Kalurahan Planjan

Pemerintah Kalurahan Planjan Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, telah melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 secara transparan dan akuntabel. Pendapatan Kalurahan bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan, Dana Desa, Bagi ..selengkapnya

Publikasi APBKal Tahun Anggaran 2026 Kalurahan Planjan Kapanewon Saptosari Pemerintah Kalurahan Planjan melaksanakan publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui pemasangan banner ..selengkapnya

PERSYARATAN UMUM Warga Negara Indonesia bagi Bakal Calon Dukuh dan Warga Beridentitas Kependudukan Kalurahan Planjan Bagi Bakal Calon Staf Pamong Kalurahan. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ..selengkapnya

Di era reformasi pengelolaan keuangan desa sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Hal ini dibuktikan dengan perubahanperubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perubahan tersebut merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk mengaplikasikan asas pengelolaan ..selengkapnya

Publikasi APBKal Tahun Anggaran 2025 merupakan Wujud Transparasi (keterbukaan) Pemerintah Kalurahan Planjankepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi mengawasi secara langsung Pembangunan dan Kemajuan Desa. Publikasi APBKal Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk Baliho atau Banner ..selengkapnya

Sebagai bentuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan kalurahan, Pemerintah Kalurahan Planjan Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2023 menetapkan Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Anggaran ..selengkapnya

Sida Samekta. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) adalah Peraturan Kalurahan yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBKal terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBKal dibahas dalam musyawarah perencanaan ..selengkapnya

SIDA-PLANJAN. MusKal adalah salah satu proses partisipatif dalam penyusunan rencana kerja pemerintah kalurahan (RKPkalurahan) yang dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan bersama dengan masyarakat Kalurahan. MusKal RKP Kalurahan adalah salah satu cara yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan ..selengkapnya